Sumber : Detik Finance
Pemerintah perlu mendorong ekosistem investasi yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Analisis Kebijakan Makro dan Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, prinsip tersebut menjadi arah baru bagi investasi di masa depan.
Aviliani menyoroti adanya perubahan tren dalam Foreign Direct Investment (FDI), di mana saat ini terjadi penurunan secara global. Berdasarkan data yang dipaparkannya, FDI skala global mengalami penurunan sebesar 2%, turun menjadi US$ 1,3 triliun pada tahun 2023.
Ia menjelaskan bahwa penurunan FDI ini dipicu oleh perlambatan ekonomi serta meningkatnya ketegangan geopolitik.
“Memang benar bahwa FDI mengalami penurunan sebesar 2%, dan ini harus kita akui. Biasanya, dalam kondisi krisis, investor cenderung mengalihkan dana mereka ke instrumen portofolio daripada sektor riil,” ujar Aviliani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Lebih lanjut, Aviliani mengungkapkan bahwa para investor saat ini semakin mengutamakan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi. Sebanyak 75% investor menilai bahwa keberlanjutan merupakan faktor krusial dalam investasi mereka.
“Ke depannya, investor akan lebih banyak mengarah pada sektor energi terbarukan serta investasi berbasis lingkungan. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang pada prinsip investasi ramah lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan wawasan lingkungan dalam investasi, mengingat beberapa produk ekspor Indonesia telah ditolak akibat ekosistem domestik yang belum sepenuhnya mendukung standar keberlanjutan. Sebagai contoh, salah satu produsen semen asal Indonesia mengalami kendala ekspor karena tidak semua pembangkit listrik yang digunakan telah bersertifikasi energi terbarukan.
“Saat mereka mengekspor, meskipun telah memperoleh sertifikasi lingkungan, tetap saja ditolak karena PLN belum sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Di Indonesia, kita belum memisahkan antara PLN yang berbasis energi terbarukan dan yang tidak, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Selain faktor lingkungan, Aviliani juga mengungkapkan bahwa investor saat ini mulai beralih ke sektor teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Namun, ia menekankan bahwa penerapan teknologi dalam industri harus dibarengi dengan kesiapan tenaga kerja, karena hal ini dapat berdampak pada efisiensi dan berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah perlu menyusun strategi pemetaan tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan melalui program-program vokasi. Ia mencontohkan sektor pertanian yang perlu mendapatkan dorongan dalam penerapan teknologi tinggi, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor tersebut.
“Kita harus meningkatkan teknologi. Saat ini, Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan tingkat teknologi rendah, bahkan belum mencapai level menengah. Ini menjadi tantangan besar, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dunia usaha sudah mulai bergerak ke arah digitalisasi dan otomatisasi, namun dampaknya harus diantisipasi dengan baik.
“Kita sudah mulai ke arah tersebut, tetapi tantangannya adalah peningkatan PHK. Semakin maju teknologi, maka semakin besar potensi PHK yang terjadi,” tambahnya.
Baca Juga : Bahlil Kaget Gas 3 Kg Dijual Rp 30.000!
#pln #pertumbuhanekonomi #fdi
