Sumber : Detik Finance
Pemerintah berencana meningkatkan peran bank nasional dalam pendanaan program hilirisasi guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing secara bertahap.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa keterlibatan lembaga keuangan domestik menjadi strategi utama dalam mendukung kebijakan hilirisasi. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas. Kami akan merancang skema pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan dalam negeri. Dengan cara ini, anggapan bahwa kebijakan hilirisasi hanya menguntungkan investor asing dapat berkurang secara bertahap,” ungkap Bahlil dalam rapat pertama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Jumat (17/1/2025), sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.
Menurutnya, pelibatan institusi keuangan domestik tidak hanya memperkuat sektor finansial nasional, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi secara keseluruhan.
Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keputusan ini menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Kami telah menyusun strategi guna melaksanakan arahan Presiden Prabowo terkait peningkatan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi pusat koordinasi selama lima tahun ke depan, hingga ada instruksi lebih lanjut dari Presiden,” tambah Bahlil.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap modal asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga mengidentifikasi peluang strategis di sektor energi, guna memperkuat peran industri dalam negeri. Salah satu prioritas utama adalah percepatan pemanfaatan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
“Saat ini implementasi biodiesel telah mencapai level B40, dan pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Bahlil.
Untuk mencapai target tersebut, ia menegaskan bahwa pencampuran serta pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri. Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, migas, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Seluruh upaya ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tugasnya, Satgas akan menyampaikan laporan perkembangan kepada Presiden setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan. Pemerintah berharap langkah ini dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan menciptakan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga : Ini 5 Pekerjaan dengan Gaji Miliaran per Tahun Tanpa Harus Jadi Sarjana
#investasiasing #ekonomi #finansial
